22.08
Konjo
“I belong to the warior in whom the older ways have to join the new”
(Nathan Algreen_The Last Samurai)
Tulisan ini ingin mengkaji dinamika elit politik dalam melihat kekuasaan di negara yang baru berkembang, dalam hal ini Pemerintahan Jepang di pertengahan abad ke 19 yang diangkat dari cerita film The Last Samurai. Melalui Film ini akan di jelaskan bagaimana dinamika elit dalam negara yang sedang berkembang yang diwarnai dengan permasalahan yang sering muncul dalam perjalanannya. Permasalahan antar elit yang sering muncul antara lain adanya sekelompok elit kecil yang berada di pusaran kekuasaan yang cenderung memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengupayakan kemajuan yang diinginkan sehingga menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka.
Konflik kepentingan ini bisa berupa kepentingan politik maupun kepentingan dalam hal distribusi sumberdaya. Tak jarang di negara dunia ketiga yang ingin mengejar kemajuan atau mengikuti tren modernitas yang ditandai dengan pembangunan dalam bidang teknologi komunikasi hingga teknologi persenjataan, mengakibatkan teralienasinya kerifan-kearifan lokal (locak wisdom) dalam kehidupan manusia yang semestinya dijaga. Kondisi ini menyebabkan pertarungan di antara elit pembela nilai-nilai tradisional dengan elit yang menginginkan kemajuan atau modernitas terjadi.
Terjadinya perbedaan watak dan pandangan elit dalam menyikapi modernitas di negara yang baru berkembang, paling tidak dipengaruhi oleh tipe masyarakat dimana elit itu berada. Selain itu, budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga menjadi faktor dominan. Masyarakat yang telah berkembang karena modernisasi dan industrialisasi memiliki watak dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat yang masih dipengaruhi nilai-bilai budaya tradisional. Hal itu menjadikan sering terjadinya pertarungan antara elit yang tetap mempertahankan nilai-nilai lama dengan elit yang menginginkan perubahan. Terkadang masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai lama dan berupaya menjadikan diri menjadi masyarakat yang modern. Oleh karena itu elit di negara yang baru berkembang, harus diberi peran penting dalam mengawal modernisasi yang sedang berkembang.
Modernisasi diharapkan bisa mengantar masyarakat kearah yang lebih maju. Elit pada negara tersebut cenderung bergerak untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pada saat itu telah terjadi proses secara alamiah untuk pelan-pelan meninggalkan nilai-nilai lama dan digantikan nilai-nilai yang baru lebih modern. Hal inilah yang terjadi di masa Pemerintahan Kaisar Meiji di Jepang pada pertengahan abad ke 19. Film The Last Samurai mengisahkan perselisiahan di antara elit politik yang ada di pusaran kekuasaan pada saat itu dalam memandang kemajuan (modernitas).
Omura menjadi rujukan tipe elit modern yang memandang bahwa untuk mencapai kemajuan, maka harus menjadi modern seperti halnya Amerika dengan meninggalkan segala hal-hal yang berbau tradisional atau nilai-nilai lama. Sementara Katsumoto menjadi rujukan tipe elit tradisional yang melihat bahwa dalam mencapai kemajuan tidak harus meninggalkan atau menghilangkan nilai-nilai budaya lama yang ditinggalkan leluhur sebagai warisan sejarah. Di sisi lain muncul pula Algere sebagai informal elite yang juga turut memberi pengaruh bagi Kaisar dalam menentukan kebijakan.
Demi memetakan dinamisasi pandangan elit atas kekuasaan di dalam film tersebut, maka lebih dahulu akan dibahas mengenai teori elite yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis terhadap tokoh-tokoh elit di dalam film tersebut.
Elite dan Kekuasaan
Kekuasaan dalam pandangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku pelaku lain, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Senada dengan hal diatas Mohtar Mas’oed dan Nasikun dalam bukunya Sosiologi Politik menyatakan bahwa kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran atau tingklah laku orang atau sekelompok orang, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Dinyatakan bahwa bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan; yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi.
Negara, kata Max Weber (Gerth & Mills, 1962: 78), adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya, Ini menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang Negara, salah satu aspek yang paling menonjol adalah kekuasaan yang besar.
Di balik Negara inilah ada pelaku (aktor) yang berperan dalam melaksanaan kekuasaan. Menurut Gaetano Mosca dalam bukunya The Rulling Class (dalam Ratnawati dan Ari Dwipayana, 2005: 25) menyebutkan bahwa dalam negara akan muncul dua kelas, kelas berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang pertama selalu lebih sedikit jumlahnya, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan; sementara yang kedua, jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh orang yang pertama, melalui cara yang sedikit banyak bersifat sah, kadang-kadang sewenang-wenang dan keras. Kelas pertama inilah yang dimaksud dengan elit yang memilki pengaruh dan mengendalikan operasional pelaksanaan fungsi negara.
Sedangkan Pareto (dalam Hariyanto, 2005:74) membagi elit yang berkuasa menjadi dua: elite yang sedang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak sedang memerintah (non governing elite). Governing elite terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga bisa secara langsung mempengaruhi pada pembuatan kebijakan. Sedangkan non governing elite adalah mereka yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki kapasitas lebih dalam hal tertentu dalam setrata sosial, akan tetapi tidak menduduki jabatan-jabatan politis (pemerintahan) yang secara langsung dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan sebagaimana governing elite.
Menurut Hariyanto (2005:78) Dalam kehidupan politik terdapat beberapa lapisan yang disebut dengan stratifikasi politik. Dalam stratifikasi politik, individu-individu yang berada pada lapisan atas, karena keunggulan yang dimilikinya, mempunyai lebih besar kemampuan untuk menggenggam dan menjalankan kekuasaan; sementara individu-individu yang berada pada lapis bawah stratifikasi dapat dinyatakan lebih sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk menjalankan hal yang sama. Dalam hal ini, Putnam (dalam Hariyanto, 2005:79) menyatakan bahwa dalam lapisan pertama terdapat individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan nasional, yang disebut proximate decision makers. Pada lapisan kedua terdapat kaum berpengaruh (influentials) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat. Mereka ini sering dimintai nasehat oleh para pembuat keputusan, yang kepentingan-kepentingannya dan pendapat-pendapatnya diperhitungkan oleh para pembuat keputusan itu.
Di negara yang sedang berkembang, yakni negara di mana masyarakatnya mulai meninggalkan nilai-nilai tradisi lama dan sedang berupaya menjadikan dirinya sebagai masyarakat modern, tentunya mempunyai elit dengan watak dan sifat tertentu pula. Di kebanyakan negara sedang berkembang sedang melaksanakan modernisasi di hampir semua sektor kehidupan untuk mengejar ketertinggalannya. Dalam kondisi ini, masyarakat dapat dinyatakan berada pada posisi antara proses meninggalkan “nilai-nilai” lama menuju “nilai-nilai” baru. Hal ini berkaitan dengan tradisi yang lama mulai ditinggalkan, dan diupayakan gantinya dengan hal-hal baru yang dinilainya sesuai dengan kebutuhannya. Perbedaan antara situasi lama dan situasi baru di negara berkembang akan sangat mencolok.
Clark Kerr (dalam Hariyanto, 2005:102) memetakan tipologi elit yang sedang berkuasa di negara sedang berkembang dengan didasarkan pada penentuan bagaimana orientasi sentral dari para elit mengenai masalah-masalah utama yang dihadapinya. Orientasi ini selain nampak pada permasalahan utama, juga nampak pada kebijaksanaan yang dikeluarkannya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pandangan Clark tentang tipologi elit sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tipologi, namun dari kelima tipologi yang sejalan dengan kasus dalam film ini tipologi “Elit Dinastik”. Elit menurut tipe ini selalu berupaya untuk tetap mempertahankan orde yang sudah ada dengan sangat berorientasi pada tradisi; dan dengan tradisi pulalah para elit ini membenarkan kewibawaan dan kekuasaan yang dibangunnya. Selanjutnya menurut tipe ini elit dibedakan menjadi 2 (dua), yakni mereka yang tergabung dalam kelompok “realis” yang menyadari bahwa modernisasi itu sebagian tidak mungkin dihindarkan, khususnya yang berkaitan dengan industrialisasi. Yang kedua kelompok “tradisionalis” yang tetap bertahan dengan berlandaskan pada tradisi.
Dalam pandangan Laswell (dalam Hariyanto, 2005:126) elit dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan penentuan-penentuan kebijaksanaan yang menyimpulkan sanksi-sanksi yang kuat; dan sanksi-sanksi tersebut merupakan perwujudan dari bentuk ‘perampasan’ dari satu atau lebih, bahkan mungkin sekali dari semua nilai-nilai yang ada terhadap individu-idividu yang menentang keputusan-keputusan tersebut. Namun pada kenyataannya di masyarakat terdapat nilai-nilai yang dapat diketemukan, dan oleh karena itu maka dengan sendirinya elit yang ada di masyarakat juga beragam jenisnya sebanyak nilai-nilai yang ada yang mendapatkan penghargaan tinggi di masyarakat.
Sehubungan dengan itu, lebih lanjut Laswell menyatakan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya adalah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik, sebab di lapangan politik keputusan-keputusannya disertai dengan sanksi-sanksi yang paling kuat. Kekuasaan politik ini kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya secara formal adalah paling otoritatif di antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk mempertahankan keputusan-keputusan politik yang mengikat masyarakat tersebut, elit tersebut berusaha menanamkan kecakapan-kecakapan dalam dirinya. Kecakapan-kecakapan tersebut dapat berupa kemampuan untuk meyakinkan dan memanipulasi, sampai kepada kemampuan untuk melakukan paksaan baik dengan kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan. Kesemuanya itu untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok yang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya.
Hariyanto (2005:176) mengungkapkan bahwa di masyarakat yang sedang berkembang upaya untuk menyatukan elit dan massa ternyata relatif sulit. Hal ini antara lain disebabkan karena di masyarakat yang sedang berkembang berada pada posisi peralihan nilai-nilai yang dianutnya, dan juga belum adanya kemapanan institusi-institusi yang dimilikinya. Dalam kondisi peralihan nilai-nilai semacam ini, pada umumnya pertentangan antara elit dan massa cenderung mencapai puncaknya. Pada titik ini, pertentangan tersebut kurang atau bahkan tidak mampu diantisipasi institusi-institusi yang ternyata keberadaannya belum mapan. Sehubungan dengan itu, Myron Weiner (dalam Hariyanto, 2005:178) menyatakan bahwa elit, terutama di negara yang sedang melaksanakan modernisasi, lebih cenderung berpikiran sekuler, berbicara dan berpendidikan barat walaupun tidak selalu berorientasi barat; sedangkan massa lebih cenderung berorientasi pada nilai-nilai tradisional yang pada dasarnya tidak berpikiran sekuler. Perbedaan yang mendasar inilah yang kadang menjadi pangkal tolak kemunculan pertentangan di antara mereka.
Oleh karenanya, untuk menghindari dan meminimalisir pertentangan yang terjadi baik antar elit maupun antara elit dengan massa, menjadi penting memperhatikan pendapat Robert D. Putnam mengenai kekuasaan dan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijaksanaan dalam kaitan elit dan kekuasaan yang perlu menyentuh kemungkinan reaksi dari pihak-pihak lain. Dalam pandangan Putnam (dalam Hariyanto, 2005:136) bahwa seorang elit yang paling berkuasa sekalipun, dalam proses pembuatan kebijaksanaan harus memperhitungkan reaksi dari aktor-aktor lain. Sebelum kebijaksanaan final diambil, perlu dipertimbangkan kemungkinan reaksi yang akan muncul dari aktor atau pihak lain terhadap kebijaksanaan tersebut. Dengan memperhitungkan kemungkinan reaksi yang muncul, paling tidak dapat diperkirakan kapan waktu yang tepat kebijaksanaan tersebut diberlakukan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ketidak efektifan penetapan kebijaksanaan yang akan diberlakukan.
Dalam melihat kekuasaan, elit senantiasa bersentuhan dengan elit lain dalam melakukan pengaruh untuk meyakinkan bahwa apa yang menjadi pilihannya itulah yang terbaik untuk dilaksanakan bagi kepentingan bersama dengan mengatasnamakan Negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang sah. Pandangan ini dapat terlihat dalam studi kasus yang akan kelompok kami utarakan sebagai gambaran tentang pertarungan elit dalam melihat kekuasaan sebagai sebuah proses saling mempengaruhi, salah satu elit mencoba untuk mencoba memasukkan unsure modernitas dalam struktur politik maupun budaya, sedangkan salah satu elit yang lain masih senantiasa mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang senantiasa dijunjung sejak berabad-abad silam semenjak keberadaan negara tersebut.
The Last Samurai
Film yang berlatar pada tahun 1876-1877 di era akhir Kaisar Meiji Jepang ini menceritakan tentang konflik antar penasehat Kaisar yang merupakan anggota dewan penasehat (Council) Kaisar Meji yang bertugas memberikan masukan-masukan bagi Kaisar dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan konfigurasi elit, konflik yang terjadi di dalam film ini digambarkan terjadi antara elit modern yang menghendaki modernitas Jepang dengan elit tradisional yang menghendaki penjagaan nilai-nilai warisan budaya leluhur mereka. Elit modern digambarkan melalui tokoh Omura yang memiliki hasrat untuk memodernkan Jepang dengan mengundang banyak pakar dari negara-negara barat. Sedangkan elit tradisional digambarkan melalui tokoh Katsumoto yang merupakan seorang Samurai dengan tradisionalitasnya menganggap modernitas Jepang yang digagas oleh Omura terlalu tergesa-gesa dan seharusnya Jepang lebih meninggikan warisan budaya leluhurnya demi kehormatan bangsa Jepang.
Konflik memanas ketika terjadi “pemberontakan” dari Samurai yang memblokir rel kereta api di Jepang. Padahal kereta api merupakan sarana transportasi vital yang juga merupakan peluang aset ekonomi dalam masa depan Omura. Omura kemudian mengundang Nathan Algreen yang merupakan seorang Kapten berkebangsaan Amerika Serikat untuk melatih pasukan rakyat yang disiapkan untuk melawan Samurai oleh pemerintah Jepang (Omura). Dikisahkan kemudian, meskipun Algreen muncul secara tiba-tiba, namun dia dapat berperan sebagai elit informal yang juga memberikan pengaruh pada Kaisar.
Peperangan kemudian terjadi antara pasukan modern yang dilatih oleh Algreen atas perintah Omura dengan pasukan Samurai yang dipimpin oleh Katsumoto. Pasukan modern berasal dari rakyat yang ditarik menjadi pasukan kebanyakan merupakan petani yang belum pernah memegang senjata, sementara Samurai dididik sedari kecil untuk bertarung. Perbedaan kapasitas ini kemudian menyebabkan kekalahan di pihak pasukan modern sehingga Algreen ditawan oleh Katsumoto.
Pada perjalanannya, di dalam tawanan Samurai, Algreen berubah haluan menjadi memihak Samurai. Ia lantas membantu Katsumoto dalam peperangan besar yang berhadapan dengan pasukan yang dahulu dilatihnya. Meskipun akhirnya kalah dan era Samurai berakhir, namun peran Algreen sebagai elit informal tetap memberikan pengaruh bagi Kaisar yang pada akhirnya membatalkan kontrak-kontrak modernisasi Jepang dengan bangsa barat untuk lebih mengakomodasi budaya Jepang sesuai harapan Katsumoto dan Samurai lainnya.
Omura, as the Modern Elite
Dengan pandangan modernitasnya, Omura memanfaatkan segala sumberdaya yang dimilikinya dengan cara-cara “legal formal” yang pada akhirnya bertujuan untuk menumpuk resourch yang dimilikinya demi kepentingan ekonominya. Posisinya sebagai anggota dewan penasehat Kaisar memiliki peluang besar untuk bermain pada pembuatan kebijakan yang dapat menguntungkannya.
Posisi Omura diuntungkan dengan sikap Kaisar Meiji yang berhasrat untuk menjadikan Jepang sebagai negara modern. Omura memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat proyek-proyek yang mendatangkan pakar-pakar dari berbagai negara barat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda). Dalam posisinya sebagai elit, Omura pun menumpuk kapital (resource) ekonomi untuk kepentingan jangka panjangnya.
Dalam persaingan elite nya dengan Katsumoto yang seorang Samurai, Omura menggunakan cara-cara modern (hukum) untuk mengebiri Katsumoto. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Omura adalah pembuatan Undang-Undang Samurai yang melarang penggunaan pedang dan kuncir rambut Samurai. Dengan langkah tersebut, Katsumoto yang tidak bersedia menyerahkan pedangnya terpaksa meninggalkan ruang sidang dewan penasehat Kaisar dan tidak bisa memberikan masukan bagi Kaisar dalam penentuan kebijakannya. Omura kemudian mendapat posisi penting di depan Kaisar dengan berhasil menyingkirkan Katsumoto dari sidang dewan penasehat Kaisar.
Ketika akhirnya Omura diminta oleh Kaisar untuk memberikan harta (ekonomi) nya kepada rakyat Jepang, dia tidak bersedia melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kapital (ekonomi) menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Omura. Kekuasaan elite lantas dipandang oleh Omura sebagai cara untuk memupuk resource ekonominya.
Katsumoto as the Traditional Elite
Berbeda dengan Omura yang melihat kekuasaan sebagai cara untuk memupuk sumberdaya ekonominya, Katsumoto yang menjadi representasi elit tradisional memandang kekuasaan sebagai dedikasi bagi perlidungan rakyat Jepang dan pengabdiannya pada Kaisar. Dalam kalimatnya, dijelaskan bahwa Samurai mengabdikan diri sepenuhnya pada prinsip moral untuk mencari kedamaian diri dan mempelajari ilmu pedang. Jika pun harus mati, maka samurai mati untuk melaksanakan tugasnya.
Semangat Bushido dan jiwa tradisional untuk melestarikan budaya leluhur menjadi nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh elit tradisional ini dalam pertarungan elit yang dijalaninya. Sebagai seorang elit tradisional, Katsumoto menjadi guru bagi Kaisar sehingga dapat menanamkan nilai-nilai tradisionalnya kepada Kaisar. Namun demikian, ia juga mentransformasikan perannya sebagai elit informal tersebut menjadi elit formal dengan menjadi anggota dewan penasehat Kaisar sehingga dapat memberikan masukan secara formal dalam sidang dewan penasehat (pemerintah).
Meskipun menjadi seorang elit formal, jiwa tradisional Katsumoto tetap dipertahankan dengan tidak berdiam di Tokyo namun membersamai para Samurai di komunitasnya. Posisi Katsumoto sebagai elit tradisional pun menjadi sentral di kalangan Samurai serta rakyat kebanyakan. Hal ini ditunjukkan dengan penghormatan rakyat ketika Katsumoto dan pasukannya berjalan melewati pemukiman. Hal lain ditunjukkan ketika dalam peperangan, para pasukan tidak mengikuti perintah Omura untuk menembak Katsumoto.
Posisi elit tradisional yang melekat pada rakyat ini lah yang memberikannya jiwa komunal dan semangat dedikasinya sehingga Katsumoto memandang kekuasaan bukan dalam rangka memupuk sumberdaya ekonomi, namun sebagai sarana untuk aktualisasi nilai tradisi yang diyakininya, meskipun harus mengorbankan jiwa.
Algreen as the Informal Elite
Sebagai seorang pendatang yang tiba-tiba masuk pada konfigurasi elit formal di belakang Kaisar Meiji, Algreen menjadi sosok informal elite yang pada dasarnya merupakan utusan dari Amerika yang berusaha memasukkan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan kekaisaran Jepang. Algreen sebagai seorang militer yang ahli strategi perang pada masa perang konfederasi di Amerika direkrut oleh Omura untuk melatih para tentara jepang pada waktu itu. Ketika Algreen mendapatkan perintah untuk menyerang para “pemberontak” pasukan samurai, Algreenpun menjadi komandan pasukan penyerangan tersebut, dan akhirnya pasukan Omura dipukul mundur serta Algreen menjadi tawanan Katsumoto.
Dari proses penawanan inilah Algreen banyak belajar mengenai tradisi jepang melalui Katsumoto tentang bagaimana seorang elit yang mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi dan arti kehormatan bagi seorang ksatria, yang selama ini Algreen lari dari kehidupan nyatanya karena menanggung rasa malu waktu masih pada perang konfederasi di Amerika. dari sinilah Algreen memahami arti perjuangan Katsumoto dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi yang selama ini ditentang oleh Omura.
Ketika selesai perang terbuka antara pasukan Omura dengan pasukan Katsumoto dimana Algreen berada pada posisi penasehat Katsumoto dalam strategi perangnya dibiarkan hidup dan menyampaikan pesan terakhir dari Katsumoto kepada Kaisar, yang pada akhirnya Kaisar Meiji mendengarkan dan merubah kebijakan yang akan diambil kaisar berdasarkan masukan dari Omura. Disinilah peran Algreen yang sangat signifikan sebagai elit informal dalam mempengaruhi pengambil kebijakan untuk tetap senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai dan tradisi samurai.
Epilog
Elit dan kekuasaan layaknya dua muka kepingan mata uang. Namun, beragamnya elit turut memberikan pandangan yang berbeda atas makna kekuasaan. Elit modern yang berorientasi pada akumulasi resources yang digambarkan dengan sosok Omura melihat kekuasaan sebagai cara menuju dunia yang lebih modern sehingga kepentingan pribadinya untuk mengumpulkan resources ekonominya dapat dilakukan dengan mudah. Katsumoto sebagai sosok elit tradisional memandang kekuasaan sebagai cara untuk melanggengkan nilai budaya warisan leluhur demi mencari kedamaian diri. Kedua sosok elit formal tersebut memiliki pandangan yang berbeda dari elit informal yang digambarkan dengan sosok Algreen yang memandang kekuasaan sebagai cara untuk menyeimbangkan antara kepentingan tradisional dengan kepentingan modern. Hal ini sanada pendapat Putnam yang mengatakan bahwa modernitas itu tidak bisa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kebijakan modernisasi, lanjutnya, perlu memperhitungkan reaksi yang muncul dari aktor/ elit lain sehingga dapat diperkirakan kapan waktu yang tepat untuk memberlakukan kebijakan tersebut.
Daftar Pustaka
Haryanto. 2005. Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
Ratnawati dan AAGN Ari Dwipayana. 2005. Modul Teori Politik. Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Sekolah Pasca Sarjana UGM.
(Nathan Algreen_The Last Samurai)
Tulisan ini ingin mengkaji dinamika elit politik dalam melihat kekuasaan di negara yang baru berkembang, dalam hal ini Pemerintahan Jepang di pertengahan abad ke 19 yang diangkat dari cerita film The Last Samurai. Melalui Film ini akan di jelaskan bagaimana dinamika elit dalam negara yang sedang berkembang yang diwarnai dengan permasalahan yang sering muncul dalam perjalanannya. Permasalahan antar elit yang sering muncul antara lain adanya sekelompok elit kecil yang berada di pusaran kekuasaan yang cenderung memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengupayakan kemajuan yang diinginkan sehingga menimbulkan konflik kepentingan di antara mereka.
Konflik kepentingan ini bisa berupa kepentingan politik maupun kepentingan dalam hal distribusi sumberdaya. Tak jarang di negara dunia ketiga yang ingin mengejar kemajuan atau mengikuti tren modernitas yang ditandai dengan pembangunan dalam bidang teknologi komunikasi hingga teknologi persenjataan, mengakibatkan teralienasinya kerifan-kearifan lokal (locak wisdom) dalam kehidupan manusia yang semestinya dijaga. Kondisi ini menyebabkan pertarungan di antara elit pembela nilai-nilai tradisional dengan elit yang menginginkan kemajuan atau modernitas terjadi.
Terjadinya perbedaan watak dan pandangan elit dalam menyikapi modernitas di negara yang baru berkembang, paling tidak dipengaruhi oleh tipe masyarakat dimana elit itu berada. Selain itu, budaya dan kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat juga menjadi faktor dominan. Masyarakat yang telah berkembang karena modernisasi dan industrialisasi memiliki watak dan perilaku yang berbeda dengan masyarakat yang masih dipengaruhi nilai-bilai budaya tradisional. Hal itu menjadikan sering terjadinya pertarungan antara elit yang tetap mempertahankan nilai-nilai lama dengan elit yang menginginkan perubahan. Terkadang masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai lama dan berupaya menjadikan diri menjadi masyarakat yang modern. Oleh karena itu elit di negara yang baru berkembang, harus diberi peran penting dalam mengawal modernisasi yang sedang berkembang.
Modernisasi diharapkan bisa mengantar masyarakat kearah yang lebih maju. Elit pada negara tersebut cenderung bergerak untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pada saat itu telah terjadi proses secara alamiah untuk pelan-pelan meninggalkan nilai-nilai lama dan digantikan nilai-nilai yang baru lebih modern. Hal inilah yang terjadi di masa Pemerintahan Kaisar Meiji di Jepang pada pertengahan abad ke 19. Film The Last Samurai mengisahkan perselisiahan di antara elit politik yang ada di pusaran kekuasaan pada saat itu dalam memandang kemajuan (modernitas).
Omura menjadi rujukan tipe elit modern yang memandang bahwa untuk mencapai kemajuan, maka harus menjadi modern seperti halnya Amerika dengan meninggalkan segala hal-hal yang berbau tradisional atau nilai-nilai lama. Sementara Katsumoto menjadi rujukan tipe elit tradisional yang melihat bahwa dalam mencapai kemajuan tidak harus meninggalkan atau menghilangkan nilai-nilai budaya lama yang ditinggalkan leluhur sebagai warisan sejarah. Di sisi lain muncul pula Algere sebagai informal elite yang juga turut memberi pengaruh bagi Kaisar dalam menentukan kebijakan.
Demi memetakan dinamisasi pandangan elit atas kekuasaan di dalam film tersebut, maka lebih dahulu akan dibahas mengenai teori elite yang kemudian akan dilanjutkan dengan analisis terhadap tokoh-tokoh elit di dalam film tersebut.
Elite dan Kekuasaan
Kekuasaan dalam pandangan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dianggap sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku pelaku lain, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Senada dengan hal diatas Mohtar Mas’oed dan Nasikun dalam bukunya Sosiologi Politik menyatakan bahwa kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran atau tingklah laku orang atau sekelompok orang, sehingga orang yang dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya. Dinyatakan bahwa bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan; yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi.
Negara, kata Max Weber (Gerth & Mills, 1962: 78), adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warganya, Ini menunjukkan bahwa kalau kita berbicara tentang Negara, salah satu aspek yang paling menonjol adalah kekuasaan yang besar.
Di balik Negara inilah ada pelaku (aktor) yang berperan dalam melaksanaan kekuasaan. Menurut Gaetano Mosca dalam bukunya The Rulling Class (dalam Ratnawati dan Ari Dwipayana, 2005: 25) menyebutkan bahwa dalam negara akan muncul dua kelas, kelas berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas yang pertama selalu lebih sedikit jumlahnya, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati sejumlah keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan; sementara yang kedua, jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh orang yang pertama, melalui cara yang sedikit banyak bersifat sah, kadang-kadang sewenang-wenang dan keras. Kelas pertama inilah yang dimaksud dengan elit yang memilki pengaruh dan mengendalikan operasional pelaksanaan fungsi negara.
Sedangkan Pareto (dalam Hariyanto, 2005:74) membagi elit yang berkuasa menjadi dua: elite yang sedang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak sedang memerintah (non governing elite). Governing elite terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga bisa secara langsung mempengaruhi pada pembuatan kebijakan. Sedangkan non governing elite adalah mereka yang memiliki kedudukan tinggi atau memiliki kapasitas lebih dalam hal tertentu dalam setrata sosial, akan tetapi tidak menduduki jabatan-jabatan politis (pemerintahan) yang secara langsung dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan sebagaimana governing elite.
Menurut Hariyanto (2005:78) Dalam kehidupan politik terdapat beberapa lapisan yang disebut dengan stratifikasi politik. Dalam stratifikasi politik, individu-individu yang berada pada lapisan atas, karena keunggulan yang dimilikinya, mempunyai lebih besar kemampuan untuk menggenggam dan menjalankan kekuasaan; sementara individu-individu yang berada pada lapis bawah stratifikasi dapat dinyatakan lebih sedikit atau bahkan tidak mempunyai sama sekali kemampuan untuk menjalankan hal yang sama. Dalam hal ini, Putnam (dalam Hariyanto, 2005:79) menyatakan bahwa dalam lapisan pertama terdapat individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pembuatan kebijaksanaan nasional, yang disebut proximate decision makers. Pada lapisan kedua terdapat kaum berpengaruh (influentials) yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengaruh tidak langsung atau implisit yang kuat. Mereka ini sering dimintai nasehat oleh para pembuat keputusan, yang kepentingan-kepentingannya dan pendapat-pendapatnya diperhitungkan oleh para pembuat keputusan itu.
Di negara yang sedang berkembang, yakni negara di mana masyarakatnya mulai meninggalkan nilai-nilai tradisi lama dan sedang berupaya menjadikan dirinya sebagai masyarakat modern, tentunya mempunyai elit dengan watak dan sifat tertentu pula. Di kebanyakan negara sedang berkembang sedang melaksanakan modernisasi di hampir semua sektor kehidupan untuk mengejar ketertinggalannya. Dalam kondisi ini, masyarakat dapat dinyatakan berada pada posisi antara proses meninggalkan “nilai-nilai” lama menuju “nilai-nilai” baru. Hal ini berkaitan dengan tradisi yang lama mulai ditinggalkan, dan diupayakan gantinya dengan hal-hal baru yang dinilainya sesuai dengan kebutuhannya. Perbedaan antara situasi lama dan situasi baru di negara berkembang akan sangat mencolok.
Clark Kerr (dalam Hariyanto, 2005:102) memetakan tipologi elit yang sedang berkuasa di negara sedang berkembang dengan didasarkan pada penentuan bagaimana orientasi sentral dari para elit mengenai masalah-masalah utama yang dihadapinya. Orientasi ini selain nampak pada permasalahan utama, juga nampak pada kebijaksanaan yang dikeluarkannya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pandangan Clark tentang tipologi elit sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tipologi, namun dari kelima tipologi yang sejalan dengan kasus dalam film ini tipologi “Elit Dinastik”. Elit menurut tipe ini selalu berupaya untuk tetap mempertahankan orde yang sudah ada dengan sangat berorientasi pada tradisi; dan dengan tradisi pulalah para elit ini membenarkan kewibawaan dan kekuasaan yang dibangunnya. Selanjutnya menurut tipe ini elit dibedakan menjadi 2 (dua), yakni mereka yang tergabung dalam kelompok “realis” yang menyadari bahwa modernisasi itu sebagian tidak mungkin dihindarkan, khususnya yang berkaitan dengan industrialisasi. Yang kedua kelompok “tradisionalis” yang tetap bertahan dengan berlandaskan pada tradisi.
Dalam pandangan Laswell (dalam Hariyanto, 2005:126) elit dengan keunggulan-keunggulan yang melekat pada dirinya terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan tersebut merupakan penentuan-penentuan kebijaksanaan yang menyimpulkan sanksi-sanksi yang kuat; dan sanksi-sanksi tersebut merupakan perwujudan dari bentuk ‘perampasan’ dari satu atau lebih, bahkan mungkin sekali dari semua nilai-nilai yang ada terhadap individu-idividu yang menentang keputusan-keputusan tersebut. Namun pada kenyataannya di masyarakat terdapat nilai-nilai yang dapat diketemukan, dan oleh karena itu maka dengan sendirinya elit yang ada di masyarakat juga beragam jenisnya sebanyak nilai-nilai yang ada yang mendapatkan penghargaan tinggi di masyarakat.
Sehubungan dengan itu, lebih lanjut Laswell menyatakan bahwa elit yang paling unggul kedudukannya adalah kelompok yang mempunyai kekuasaan politik, sebab di lapangan politik keputusan-keputusannya disertai dengan sanksi-sanksi yang paling kuat. Kekuasaan politik ini kemudian melahirkan keputusan-keputusan yang wujudnya secara formal adalah paling otoritatif di antara nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk mempertahankan keputusan-keputusan politik yang mengikat masyarakat tersebut, elit tersebut berusaha menanamkan kecakapan-kecakapan dalam dirinya. Kecakapan-kecakapan tersebut dapat berupa kemampuan untuk meyakinkan dan memanipulasi, sampai kepada kemampuan untuk melakukan paksaan baik dengan kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan. Kesemuanya itu untuk mempertahankan posisinya sebagai kelompok yang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya.
Hariyanto (2005:176) mengungkapkan bahwa di masyarakat yang sedang berkembang upaya untuk menyatukan elit dan massa ternyata relatif sulit. Hal ini antara lain disebabkan karena di masyarakat yang sedang berkembang berada pada posisi peralihan nilai-nilai yang dianutnya, dan juga belum adanya kemapanan institusi-institusi yang dimilikinya. Dalam kondisi peralihan nilai-nilai semacam ini, pada umumnya pertentangan antara elit dan massa cenderung mencapai puncaknya. Pada titik ini, pertentangan tersebut kurang atau bahkan tidak mampu diantisipasi institusi-institusi yang ternyata keberadaannya belum mapan. Sehubungan dengan itu, Myron Weiner (dalam Hariyanto, 2005:178) menyatakan bahwa elit, terutama di negara yang sedang melaksanakan modernisasi, lebih cenderung berpikiran sekuler, berbicara dan berpendidikan barat walaupun tidak selalu berorientasi barat; sedangkan massa lebih cenderung berorientasi pada nilai-nilai tradisional yang pada dasarnya tidak berpikiran sekuler. Perbedaan yang mendasar inilah yang kadang menjadi pangkal tolak kemunculan pertentangan di antara mereka.
Oleh karenanya, untuk menghindari dan meminimalisir pertentangan yang terjadi baik antar elit maupun antara elit dengan massa, menjadi penting memperhatikan pendapat Robert D. Putnam mengenai kekuasaan dan pengaruhnya terhadap proses pembuatan kebijaksanaan dalam kaitan elit dan kekuasaan yang perlu menyentuh kemungkinan reaksi dari pihak-pihak lain. Dalam pandangan Putnam (dalam Hariyanto, 2005:136) bahwa seorang elit yang paling berkuasa sekalipun, dalam proses pembuatan kebijaksanaan harus memperhitungkan reaksi dari aktor-aktor lain. Sebelum kebijaksanaan final diambil, perlu dipertimbangkan kemungkinan reaksi yang akan muncul dari aktor atau pihak lain terhadap kebijaksanaan tersebut. Dengan memperhitungkan kemungkinan reaksi yang muncul, paling tidak dapat diperkirakan kapan waktu yang tepat kebijaksanaan tersebut diberlakukan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi ketidak efektifan penetapan kebijaksanaan yang akan diberlakukan.
Dalam melihat kekuasaan, elit senantiasa bersentuhan dengan elit lain dalam melakukan pengaruh untuk meyakinkan bahwa apa yang menjadi pilihannya itulah yang terbaik untuk dilaksanakan bagi kepentingan bersama dengan mengatasnamakan Negara sebagai pemegang otoritas kekuasaan yang sah. Pandangan ini dapat terlihat dalam studi kasus yang akan kelompok kami utarakan sebagai gambaran tentang pertarungan elit dalam melihat kekuasaan sebagai sebuah proses saling mempengaruhi, salah satu elit mencoba untuk mencoba memasukkan unsure modernitas dalam struktur politik maupun budaya, sedangkan salah satu elit yang lain masih senantiasa mencoba untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang senantiasa dijunjung sejak berabad-abad silam semenjak keberadaan negara tersebut.
The Last Samurai
Film yang berlatar pada tahun 1876-1877 di era akhir Kaisar Meiji Jepang ini menceritakan tentang konflik antar penasehat Kaisar yang merupakan anggota dewan penasehat (Council) Kaisar Meji yang bertugas memberikan masukan-masukan bagi Kaisar dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan konfigurasi elit, konflik yang terjadi di dalam film ini digambarkan terjadi antara elit modern yang menghendaki modernitas Jepang dengan elit tradisional yang menghendaki penjagaan nilai-nilai warisan budaya leluhur mereka. Elit modern digambarkan melalui tokoh Omura yang memiliki hasrat untuk memodernkan Jepang dengan mengundang banyak pakar dari negara-negara barat. Sedangkan elit tradisional digambarkan melalui tokoh Katsumoto yang merupakan seorang Samurai dengan tradisionalitasnya menganggap modernitas Jepang yang digagas oleh Omura terlalu tergesa-gesa dan seharusnya Jepang lebih meninggikan warisan budaya leluhurnya demi kehormatan bangsa Jepang.
Konflik memanas ketika terjadi “pemberontakan” dari Samurai yang memblokir rel kereta api di Jepang. Padahal kereta api merupakan sarana transportasi vital yang juga merupakan peluang aset ekonomi dalam masa depan Omura. Omura kemudian mengundang Nathan Algreen yang merupakan seorang Kapten berkebangsaan Amerika Serikat untuk melatih pasukan rakyat yang disiapkan untuk melawan Samurai oleh pemerintah Jepang (Omura). Dikisahkan kemudian, meskipun Algreen muncul secara tiba-tiba, namun dia dapat berperan sebagai elit informal yang juga memberikan pengaruh pada Kaisar.
Peperangan kemudian terjadi antara pasukan modern yang dilatih oleh Algreen atas perintah Omura dengan pasukan Samurai yang dipimpin oleh Katsumoto. Pasukan modern berasal dari rakyat yang ditarik menjadi pasukan kebanyakan merupakan petani yang belum pernah memegang senjata, sementara Samurai dididik sedari kecil untuk bertarung. Perbedaan kapasitas ini kemudian menyebabkan kekalahan di pihak pasukan modern sehingga Algreen ditawan oleh Katsumoto.
Pada perjalanannya, di dalam tawanan Samurai, Algreen berubah haluan menjadi memihak Samurai. Ia lantas membantu Katsumoto dalam peperangan besar yang berhadapan dengan pasukan yang dahulu dilatihnya. Meskipun akhirnya kalah dan era Samurai berakhir, namun peran Algreen sebagai elit informal tetap memberikan pengaruh bagi Kaisar yang pada akhirnya membatalkan kontrak-kontrak modernisasi Jepang dengan bangsa barat untuk lebih mengakomodasi budaya Jepang sesuai harapan Katsumoto dan Samurai lainnya.
Omura, as the Modern Elite
Dengan pandangan modernitasnya, Omura memanfaatkan segala sumberdaya yang dimilikinya dengan cara-cara “legal formal” yang pada akhirnya bertujuan untuk menumpuk resourch yang dimilikinya demi kepentingan ekonominya. Posisinya sebagai anggota dewan penasehat Kaisar memiliki peluang besar untuk bermain pada pembuatan kebijakan yang dapat menguntungkannya.
Posisi Omura diuntungkan dengan sikap Kaisar Meiji yang berhasrat untuk menjadikan Jepang sebagai negara modern. Omura memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat proyek-proyek yang mendatangkan pakar-pakar dari berbagai negara barat (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda). Dalam posisinya sebagai elit, Omura pun menumpuk kapital (resource) ekonomi untuk kepentingan jangka panjangnya.
Dalam persaingan elite nya dengan Katsumoto yang seorang Samurai, Omura menggunakan cara-cara modern (hukum) untuk mengebiri Katsumoto. Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh Omura adalah pembuatan Undang-Undang Samurai yang melarang penggunaan pedang dan kuncir rambut Samurai. Dengan langkah tersebut, Katsumoto yang tidak bersedia menyerahkan pedangnya terpaksa meninggalkan ruang sidang dewan penasehat Kaisar dan tidak bisa memberikan masukan bagi Kaisar dalam penentuan kebijakannya. Omura kemudian mendapat posisi penting di depan Kaisar dengan berhasil menyingkirkan Katsumoto dari sidang dewan penasehat Kaisar.
Ketika akhirnya Omura diminta oleh Kaisar untuk memberikan harta (ekonomi) nya kepada rakyat Jepang, dia tidak bersedia melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa kapital (ekonomi) menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Omura. Kekuasaan elite lantas dipandang oleh Omura sebagai cara untuk memupuk resource ekonominya.
Katsumoto as the Traditional Elite
Berbeda dengan Omura yang melihat kekuasaan sebagai cara untuk memupuk sumberdaya ekonominya, Katsumoto yang menjadi representasi elit tradisional memandang kekuasaan sebagai dedikasi bagi perlidungan rakyat Jepang dan pengabdiannya pada Kaisar. Dalam kalimatnya, dijelaskan bahwa Samurai mengabdikan diri sepenuhnya pada prinsip moral untuk mencari kedamaian diri dan mempelajari ilmu pedang. Jika pun harus mati, maka samurai mati untuk melaksanakan tugasnya.
Semangat Bushido dan jiwa tradisional untuk melestarikan budaya leluhur menjadi nilai yang dipertahankan dan diperjuangkan oleh elit tradisional ini dalam pertarungan elit yang dijalaninya. Sebagai seorang elit tradisional, Katsumoto menjadi guru bagi Kaisar sehingga dapat menanamkan nilai-nilai tradisionalnya kepada Kaisar. Namun demikian, ia juga mentransformasikan perannya sebagai elit informal tersebut menjadi elit formal dengan menjadi anggota dewan penasehat Kaisar sehingga dapat memberikan masukan secara formal dalam sidang dewan penasehat (pemerintah).
Meskipun menjadi seorang elit formal, jiwa tradisional Katsumoto tetap dipertahankan dengan tidak berdiam di Tokyo namun membersamai para Samurai di komunitasnya. Posisi Katsumoto sebagai elit tradisional pun menjadi sentral di kalangan Samurai serta rakyat kebanyakan. Hal ini ditunjukkan dengan penghormatan rakyat ketika Katsumoto dan pasukannya berjalan melewati pemukiman. Hal lain ditunjukkan ketika dalam peperangan, para pasukan tidak mengikuti perintah Omura untuk menembak Katsumoto.
Posisi elit tradisional yang melekat pada rakyat ini lah yang memberikannya jiwa komunal dan semangat dedikasinya sehingga Katsumoto memandang kekuasaan bukan dalam rangka memupuk sumberdaya ekonomi, namun sebagai sarana untuk aktualisasi nilai tradisi yang diyakininya, meskipun harus mengorbankan jiwa.
Algreen as the Informal Elite
Sebagai seorang pendatang yang tiba-tiba masuk pada konfigurasi elit formal di belakang Kaisar Meiji, Algreen menjadi sosok informal elite yang pada dasarnya merupakan utusan dari Amerika yang berusaha memasukkan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan kekaisaran Jepang. Algreen sebagai seorang militer yang ahli strategi perang pada masa perang konfederasi di Amerika direkrut oleh Omura untuk melatih para tentara jepang pada waktu itu. Ketika Algreen mendapatkan perintah untuk menyerang para “pemberontak” pasukan samurai, Algreenpun menjadi komandan pasukan penyerangan tersebut, dan akhirnya pasukan Omura dipukul mundur serta Algreen menjadi tawanan Katsumoto.
Dari proses penawanan inilah Algreen banyak belajar mengenai tradisi jepang melalui Katsumoto tentang bagaimana seorang elit yang mampu mempertahankan nilai-nilai tradisi dan arti kehormatan bagi seorang ksatria, yang selama ini Algreen lari dari kehidupan nyatanya karena menanggung rasa malu waktu masih pada perang konfederasi di Amerika. dari sinilah Algreen memahami arti perjuangan Katsumoto dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi yang selama ini ditentang oleh Omura.
Ketika selesai perang terbuka antara pasukan Omura dengan pasukan Katsumoto dimana Algreen berada pada posisi penasehat Katsumoto dalam strategi perangnya dibiarkan hidup dan menyampaikan pesan terakhir dari Katsumoto kepada Kaisar, yang pada akhirnya Kaisar Meiji mendengarkan dan merubah kebijakan yang akan diambil kaisar berdasarkan masukan dari Omura. Disinilah peran Algreen yang sangat signifikan sebagai elit informal dalam mempengaruhi pengambil kebijakan untuk tetap senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai dan tradisi samurai.
Epilog
Elit dan kekuasaan layaknya dua muka kepingan mata uang. Namun, beragamnya elit turut memberikan pandangan yang berbeda atas makna kekuasaan. Elit modern yang berorientasi pada akumulasi resources yang digambarkan dengan sosok Omura melihat kekuasaan sebagai cara menuju dunia yang lebih modern sehingga kepentingan pribadinya untuk mengumpulkan resources ekonominya dapat dilakukan dengan mudah. Katsumoto sebagai sosok elit tradisional memandang kekuasaan sebagai cara untuk melanggengkan nilai budaya warisan leluhur demi mencari kedamaian diri. Kedua sosok elit formal tersebut memiliki pandangan yang berbeda dari elit informal yang digambarkan dengan sosok Algreen yang memandang kekuasaan sebagai cara untuk menyeimbangkan antara kepentingan tradisional dengan kepentingan modern. Hal ini sanada pendapat Putnam yang mengatakan bahwa modernitas itu tidak bisa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kebijakan modernisasi, lanjutnya, perlu memperhitungkan reaksi yang muncul dari aktor/ elit lain sehingga dapat diperkirakan kapan waktu yang tepat untuk memberlakukan kebijakan tersebut.
Daftar Pustaka
Haryanto. 2005. Kekuasaan Elite Suatu Bahasan Pengantar. Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
Ratnawati dan AAGN Ari Dwipayana. 2005. Modul Teori Politik. Program Studi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah Sekolah Pasca Sarjana UGM.
